Negara bagian New York telah memberlakukan undang-undang unik yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan kapan mereka menggunakan data pribadi untuk menetapkan harga individual. Ini berarti bahwa jika sebuah perusahaan mengenakan harga yang lebih tinggi kepada Anda berdasarkan kebiasaan belanja Anda, lokasi, atau perilaku terlacak lainnya, mereka kini harus memberi tahu Anda bahwa ada algoritma yang mendasari keputusan tersebut.

Apa yang Diwajibkan Hukum

Berdasarkan peraturan baru, yang merupakan bagian dari anggaran negara yang baru-baru ini disetujui, perusahaan harus memberi tahu pelanggan bahwa harga ditetapkan melalui algoritma yang menggunakan data pribadi mereka. Hal ini berlaku untuk pengecer online, layanan ride-sharing, dan bisnis apa pun yang memanfaatkan data untuk menyesuaikan harga secara dinamis. Kata-kata yang tepat yang diperlukan adalah, “Harga ini ditetapkan oleh algoritma yang menggunakan data pribadi Anda.”

Mengapa Ini Penting

Penetapan harga yang dipersonalisasi adalah tren yang berkembang yang didorong oleh meningkatnya kecanggihan analisis data. Perusahaan mengumpulkan sejumlah besar data pengguna – riwayat pembelian, perilaku penelusuran, bahkan perkiraan pendapatan – untuk mengoptimalkan pendapatan. Meskipun pada dasarnya tidak ilegal, praktik ini telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan dan transparansi. Undang-undang di New York adalah upaya besar pertama untuk memberikan visibilitas pada proses di balik layar ini.

Respon Industri dan Tantangan Hukum

Undang-undang baru ini langsung memicu penolakan dari beberapa kelompok industri. Federasi Ritel Nasional mengajukan gugatan untuk memblokir penerapannya, namun hakim federal mengizinkannya untuk dilanjutkan. Uber, salah satu contoh utama perusahaan yang menggunakan penetapan harga dinamis, telah mulai mengungkapkan praktik tersebut kepada pelanggan di New York, namun mengkritik undang-undang tersebut karena “dirancang dengan buruk dan ambigu.” Perusahaan menyatakan bahwa penyesuaian harga didasarkan pada geografi dan permintaan, bukan profil pembeli individu.

Apa Selanjutnya?

Efektivitas undang-undang ini akan bergantung pada penegakan hukum dan cara perusahaan memilih untuk mematuhinya. Hal ini dapat menjadi preseden bagi negara bagian lain untuk diikuti, sehingga berpotensi mengarah pada peraturan federal yang lebih luas mengenai penetapan harga yang dipersonalisasi. Langkah ini menandakan meningkatnya kesadaran di kalangan anggota parlemen akan perlunya mengatur praktik penetapan harga berdasarkan data dan melindungi konsumen dari keputusan algoritmik yang tidak jelas.

Undang-undang New York merupakan langkah penting menuju transparansi yang lebih besar dalam cara bisnis memanfaatkan data pribadi. Ini merupakan pesan yang jelas kepada perusahaan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mengetahui kapan mereka dikenakan harga yang berbeda berdasarkan jejak digital mereka.